Isnin, 18 Januari 2010

MAJLIS GEREJA-GEREJA DUNIA BERSUARA

Document date: 13.01.2010

Letter to the churches in Malaysia

Geneva, 13 January 2010

Dear Brothers and Sisters in Christ,

It is with profound sorrow that we heard the news of churches being attacked in different parts of Malaysia and of the nine church buildings firebombed during the past five days due to the controversy over the use of the word "Allah" for God by non-Muslims.

While Christians in majority Muslim countries all over the world, including your neighbouring country Indonesia, have used the word "Allah" for God for centuries, it is very disturbing to hear about this new controversy generated by a small sector of Muslims opposing the use of "Allah" for God by Christians. In fact, this action will only challenge tolerance and restrict religious freedom as well as negatively affecting the "One Malaysia" policy commitment made by the government which aims to ensure that racial harmony becomes a central policy for the country.

The World Council of Churches, as a fellowship of churches around the world, remains deeply concerned about these developments of communal disharmony. We hope for an immediate action by both the government and civil society to resolve the conflict, in order to avoid renewed hostilities and escalation of violence in society.

While appreciating the statement from the Prime Minister of Malaysia that "violence has not been part of the practice of religion in Malaysia" we hope that immediate measures will be taken to resolve the problem and that all perpetrators of these acts of violence will be brought to justice. It is heartening to see that numerous Islamic organizations and leaders have publicly condemned these wanton acts of a small group of people.

As you pass through this time of trouble and anxiety, we express our solidarity with all members of the churches and we call upon churches in Malaysia to continue their search for peace. We pray for peace and reconciliation among the people of different faiths and communities in your nation. May God Almighty strengthen you to "seek peace and pursue it" (Psalm 34:14).

Yours in Christ's love,

Rev. Dr Olav Fykse Tveit

WCC general secretary


P/S : Isi surat ini turut disiarkan di muka hadapan Daily Express, 14 Januari 2010. Saya tidak pastikan adakah akhbar lain turut menyiarkan. Terima kasih kepada WCC kerana respon ini. Sebagai makluman, di Malaysia CCM & CFM menjadi ahli kepada WCC. Gereja PCS sendiri menjadi anggota secara langsung. Lebih lanjut boleh melayari website WCC , iaitu http://www.oikoumene.org/.

Jumaat, 15 Januari 2010

Penjelasan dari LAI

Mengapa Kata “Allah” dan “TUHAN” dipakai dalam Alkitab Kita?

Pengantar
Kata “Allah” masih dipersoalkan oleh sebagian pengguna Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia (LAI). Persoalan ini mencuat ke permukaan, karena ada beberapa kelompok yang menolak penggunaan kata “Allah” dan ingin menghidupkan kembali penggunaan nama Yahweh atau Yahwe. Dalam teks Ibrani sebenarnya nama Yahweh atau Yahwe ditulis hanya dengan empat huruf konsonan (YOD-HE-WAW-HE, “YHWH”) tanpa huruf vokal. Tetapi, ada yang bersikeras, keempat huruf ini harus diucapkan. Terjemahan LAI dianggap telah menyimpang, bahkan menyesat­kan umat kristiani di tanah air. Apakah LAI yang dipercaya gereja-gereja untuk menerjemah­kan Alkitab telah melakukan kesalahan yang begitu mendasar? Di mana sebenarnya letak persoalannya? Penjelasan berikut bertujuan untuk memaparkan secara singkat pertimbangan-pertimbangan yang melandasi kebijakan LAI dalam persoalan ini.

Mengapa LAI menggunakan kata “Allah”?
Dalam Alkitab Terjemahan Baru (1974) yang digunakan secara luas di tanah air, baik oleh umat Katolik maupun Protestan, kata “Allah” merupakan padanan ’ELOHIM, ’ELOAH dan ’EL dalam Alkitab Ibrani:

* Kej 1:1 “Pada mulanya Allah (’ELOHIM) menciptakan langit dan bumi”.
* Ul 32:17 “Mereka mempersembahkan kurban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah (’ELOAH).
* Mzm 22:2 “Allahku (EL), Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?”

Dari segi bahasa, tidak dapat dipungkiri, kata ’ELOHIM, ’ELOAH dan ’EL berkaitan dengan akar kata ’L, dewa yang disembah dalam dunia Semit kuno. EL, ILU atau ILAH adalah bentuk-bentuk serumpun yang umum digunakan untuk dewa tertinggi. Umat Israel kuno ternyata memakai istilah yang digunakan oleh bangsa-bangsa sekitarnya. Apakah hal itu berarti bahwa mereka penganut politeisme? Tentu saja, tidak! Umat Israel kuno memahami kata-kata itu secara baru. Yang mereka sembah adalah satu-satunya Pencipta langit dan bumi. Proses seperti inilah yang masih terus bergulir ketika firman Tuhan mencapai berbagai bangsa dan budaya di seluruh dunia.

Beberapa kelompok yang menolak kata “Allah” memang ber­pendapat, kata itu tidak boleh hadir dalam Alkitab umat kristiani. Ada yang memberi alasan bahwa “Allah” adalah nama Tuhan yang disembah umat Muslim. Ada pula yang mengait­kannya dengan dewa-dewi bangsa Arab. Seandainya pendirian ini benar, tentu ’EL, ’ELOAH dan ’ELOHIM pun harus dicoret dari Alkitab Ibrani! Lagi pula, beberapa inskripsi yang ditemukan pada abad keenam menunjukkan bahwa kata “Allah” telah digunakan umat kristiani Ortodoks sebelum lahirnya Islam. Hingga kini, umat kristiani di negeri seperti Mesir, Irak, Aljazair, Yordania dan Libanon tetap memakai “Allah” dalam Alkitab mereka. Jadi, kata “Allah” tidak dapat diklaim sebagai milik satu agama saja.

Kebijakan LAI dalam menerjemahkan ’ELOHIM, ’ELOAH dan ’EL sama sekali bukan hal baru. Terjemahan Alkitab yang pertama ke dalam bahasa Yunani sekitar abad ketiga SM. merupakan contoh tertua yang kita miliki. Terjemahan yang dikenal dengan nama “Septuaginta” dikerjakan di Aleksandria, Mesir, dan ditujukan bagi umat Yahudi berbahasa Yunani. Dalam Kejadian 1:1, misalnya, Septuaginta meng­guna­kan istilah THEOS yang biasa dipakai untuk dewa-dewa Yunani. Nyatanya, Perjanjian Baru pun memakai kata yang sama, seperti contoh berikut: ”Terpujilah Allah (THEOS), Bapa Tuhan kita Yesus Kristus” (2 Kor 1:3). Tentu, THEOS dalam kutipan ini tidak dipahami sebagai sembahan politeis.
Kata “Allah” dalam sejarah penerjemahan Alkitab di nusantara

Sebelum Alkitab TB-LAI diterbitkan pada tahun 1974, telah ada beberapa Alkitab dalam bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia. Injil Matius terjemahan A. C. Ruyl (1629) adalah upaya pertama dalam penerjemahan Alkitab di nusantara. Menariknya, dalam terjemahan perdana ini, kata “Allah” telah digunakan, seperti contoh berikut: “maka angkou memerin’ja nama Emanuel artin’ja Allahu (THEOS) serta segala kita” (Mat 1:23). Terjemahan selanjutnya juga mempertahankan kata “Allah”, antara lain:

* Terjemahan Kitab Kejadian oleh D. Brouwerius (1662): “Lagi trang itou Alla ?ouda bernamma seang” (Kej 1:5).
* Terjemahan M. Leijdecker (1733): “Pada mulanja dedjadikanlah Allah akan swarga dan dunja” (Kej 1:1).
* Terjemahan H.C. Klinkert (1879): “Bahwa-sanja Allah djoega salamatkoe” (Yes 12:2).
* Terjemahan W.A. Bode (1938): “Maka pada awal pertama adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah”.

Seperti tampak pada contoh-contoh di atas, kata “Allah” yang baru belakangan ini dipersoalkan oleh sebagian umat kristiani telah digunakan selama ratusan tahun dalam terjemahan-terjemahan Alkitab yang beredar di nusantara. Singkatnya, ketika meneruskan penggunaan kata “Allah”, tim penerjemah LAI mempertimbangkan bobot sejarah maupun proses penerjemahan lintas-budaya yang sudah terlihat dalam Alkitab sendiri.

Apa dasar kebijakan LAI dalam soal “YHWH”?
Harus diakui, asal-usul nama YHWH tidak mudah ditelusuri. Dari segi bahasa, YHWH sering dikaitkan dengan kata HAYAH ‘ada, menjadi’, seperti yang terungkap dalam Keluaran 3:14: “Firman Allah (’ELOHIM) kepada Musa: ‘AKU ADALAH AKU.’ (’EHYEH ’ASHER ’EHYEH). Lagi firman-Nya: ‘Beginilah kaukatakan kepada orang Israel itu: AKULAH AKU (’EHYEH) telah mengutus aku kepadamu.’” Maknanya yang persis tidak diketahui lagi, namun ada yang menafsirkannya sebagai kehadiran Tuhan yang senantiasa ‘ADA’ menyertai sejarah umat-Nya.

Apa dasar LAI menggunakan kata “TUHAN” (seluruhnya huruf besar) sebagai padanan untuk YHWH? Untuk menjawab ini, kita perlu memperhatikan sejarah. Umat Yahudi sesudah masa pembuangan amat segan menye­but nama sakral YHWH secara langsung oleh karena rasa hormat yang mendalam. Lagi pula, pengucapan YHWH yang persis tidak diketahui lagi. Setiap kali bertemu kata YHWH dalam Alkitab Ibrani, mereka menyebut ’ADONAY yang berarti ‘Tuhan’. Tradisi pengucapan ini juga terlihat jelas dalam Septuaginta yang menggunakan kata KYRIOS (‘Tuhan’) untuk YHWH, seperti contoh berikut: ”KYRIOS menggembala­kan aku, dan aku tidak kekurangan apa pun” (Mzm 23:1).

Ternyata, Yesus dan para rasul mengikuti tradisi yang sama! Sebagai contoh, dalam pen­cobaan di gurun, Yesus menjawab godaan Iblis dengan kutipan dari Ulangan 6:16: “Ada pula tertulis: Janganlah engkau mencobai Tuhan (KYRIOS), Allahmu” (Mat 4:7). Dalam kutipan ini tidak ditemukan nama YHWH melainkan KYRIOS. Jika nama YHWH harus ditulis seperti dalam teks Ibrani, mengapa penulis Injil Matius tidak mempertahankannya? Begitu pula, dalam surat-surat rasul Paulus tidak pernah digunakan nama YHWH. Dalam Roma 10:13, misalnya, Paulus mengutip Yoel 2:32: “Barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan (KYRIOS) akan diselamatkan”. Terbukti, kata yang digunakan adalah KYRIOS, bukan YHWH.

Mungkinkah Yesus dan para rasul telah mengikuti suatu tradisi yang “keliru”? Tentu saja, tidak! Para penulis Perjanjian Baru justru mengikuti tradisi umat Yahudi yang menyebut ’ADONAY (‘TUHAN’) setiap kali bertemu nama YHWH. Karena Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, kata KYRIOS dipakai sebagai padanan untuk ’ADONAY yang mencerminkan tradisi pengucapan YHWH.

Singkatnya, LAI mengikuti teladan Yesus dan umat kristiani per­dana menyangkut pengucapan YHWH. Dalam Alkitab TB-LAI, kata “TUHAN” ditulis dengan huruf besar semua sebagai padanan untuk ’ADONAY yang mengingat­kan tradisi pengucapan itu. Penulisan ini memang sengaja dibedakan ­dengan “Tuhan” (hanya huruf pertama besar), padanan untuk ’ADONAY yang tidak merepresentasi YHWH. Perhatikan contoh berikut: “Sion berkata: ‘TUHAN (YHWH) telah mening­gal­kan aku dan Tuhanku (’ADONAY) telah melupakan aku.’” (Yes 49:14). Pem­bedaan ini tentu tidak relevan untuk Perjanjian Baru yang tidak memper­tahankan penulisan YHWH.

Berbagai terjemahan modern juga mengikuti tradisi yang sama, misalnya, dalam bahasa Inggris: “the LORD” (New Jewish Publication Society Version; New Revised Standard Version, New International Version, New King James Version, Today’s English Version); Jerman: “der HERR” (Einheits­übersetzung; die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers); Belanda: “de HEER” (Nieuwe Bijbelvertaling); Perancis”: “le SEIGNEUR” (Traduction Oecumé­ni­que de la Bible).
Penutup
Kebijakan LAI mengenai padanan untuk nama-nama ilahi tidak diambil secara simplistis. Berbagai aspek harus dipertimbangkan dengan matang, antara lain:

* Teks sumber (Ibrani dan Aram untuk Perjanjian Lama; Yunani untuk Perjan­jian Baru) dan tafsirannya.
* Tradisi umat Tuhan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.
* Sejarah pemakaian nama-nama ilahi dalam penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa dan budaya dari zaman ke zaman.
* Kebijakan yang diikuti tim-tim penerjemahan Alkitab di seluruh dunia, khususnya yang bergabung dalam Perserikatan Lembaga-lembaga Alkitab se-Dunia (United Bible Societies).

Kesepakatan yang diambil bersama dengan gereja-gereja, baik Katolik mau­pun Protestan, yang menggunakan Alkitab terbitan LAI hingga saat ini. Menjelang penyelesaian Alkitab TB-LAI, misalnya, pada tahun 1968 diadakan konsultasi di Cipayung dengan para pimpinan dan wakil gereja-gereja dari berbagai denominasi. Dalam konsultasi ini, antara lain, disepakati agar kata “Allah” tetap digunakan seperti dalam terjemahan-terjemahan sebelumnya.

LAI tidak pernah berpretensi seolah-olah terjemahannya sudah sempurna dan tidak perlu diperbaiki lagi. Akan tetapi, mengingat proses panjang dan berhati-hati yang ditempuh dalam menerbitkan Alkitab, tuntutan beberapa kelompok yang ingin menyingkirkan atau memulihkan nama tertentu, tidak dapat dituruti begitu saja. Dalam semua proses pengambilan keputusan menyangkut terjemahan Alkitab, berbagai faktor harus dipertimbangkan dengan saksama menyangkut teks-teks sumber, tafsirannya, tradisi penerjemahan sampai dampaknya bagi persekutuan dan kesaksian umat Tuhan bersama-sama, khususnya di tanah air kita.
Akhirnya, dengan penuh kesadaran akan terbatasnya kemampuan manusia di hadapan Allah, kita patut mempersembahkan puji syukur kepada Dia yang telah menyatakan firman yang diilhamkan-Nya untuk mendidik orang dalam kebenaran dan memperlengkapi umat-Nya untuk setiap perbuatan baik (2 Tim 3:16-17). Dialah yang telah mempersiapkan orang-orang untuk menjelmakan firman kebenaran-Nya dalam aneka bahasa dan budaya dari masa ke masa. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. [bfk]

Sabtu, 9 Januari 2010

PERSEKUTUAN KRISTIAN MALAYSIA (CFM)

CHRISTIAN FEDERATION OF MALAYSIA

(PERSEKUTUAN KRISTIAN MALAYSIA)

Address: 10, Jalan 11/9, Section 11, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia

Telephone: (03) 7957 1278, (03) 7957 146, Fax: (03) 7957 1457

Email: cfmsia@yahoo.co.uk

CFM STATEMENT ON ATTACKS ON CHURCHES IN THE EARLY MORNING OF 8 JAN 2010

CFM STRONGLY CONDEMNS FIRE-BOMBING OF CHURCHES

The Christian Federation of Malaysia strongly and unreservedly condemns the violent attacks and attempted ones of fire-bombing several churches in Kuala Lumpur and Petaling Jaya in the early hours of this morning (8 January 2010).

We are against such actions that seek to intimidate people and also to rend the fabric of peace and goodwill in our country.

Thus far this afternoon, we have been informed that there were three torching and attempted torching of churches. The administrative office of Metro Tabernacle in Desa Melawati was completely gutted. The Molotov cocktail thrown at the Church of the Assumption along Jalan Templer in Petaling Jaya did not explode. But The Life Chapel in Section 17 Petaling Jaya suffered some damage to the church’s front porch area.

We call on the Government and all peace-loving Malaysians to stand against such violence and not to give way to extremists in our midst who would want to throw our country into chaos.

We call on the police to continue to maintain the peace and security of our land in which all of us so cherish and love. May the police bring to justice quickly those who have been involved in such acts of torching churches which is a violation of the houses of God in our land.

Christians are a peace-loving people and so we will remain calm and rely on our police officers to investigate and to arrest the criminals involved and to protect all Malaysians against violence and criminal intimidation. We are concerned that the hacking of the judiciary website is an act of criminal intimidation against the judiciary and this shameful act along with the acts of violence against churches must not be condoned.

Let us as Christians and with our fellow Malaysians pray that despite such atrocious acts perpetrated upon the churches good sense will prevail in us. Let us not allow those who want to foment animosity among the peoples and the religious communities to triumph in their dastardly plans. May we stand together against the tide of violent people and their evil plans.

We will continue to pray for peace in Malaysia.

signed

Bishop Ng Moon Hing

Chairman and the Executive Committee of the

Christian Federation of Malaysia

Dated: 8 January 2010

Jumaat, 30 Oktober 2009

MASA DEPAN ASRAMA PCS



Saya pernah tinggal di asrama PCS..selama 5 hari iaitu pada awal tahun 1985 di Kg.Kalumpang Pitas. Pada waktu itu, SMK Pitas masih menumpang di bangunan SK Pekan Pitas. Asrama PCS sudah wujud puluhan tahun lamanya. Tarikh permulaan sebenar saya pun tidak tahu. Yang jelasnya jemaat PCS mengakui peranan dan jasa asrama PCS. Sudah mengeluarkan ribuan modal insan yang diberkati Tuhan. Menjadi pegawai kerajaan pelbagai pangkat, peniaga, YB, pastor, pendeta, ahli profesional...penjenayah dan banyak lagi. Kini masa depan asrama PCS semakin samar. Penyumbang utama, Mission 21 sepertinya melihat kemalapan ini. Semangat untuk menolong masih ada tetapi...............
Melalui arahan Mission21, PCS menubuhkan setu badan petugas khas bagi mengkaji hala tuju pelayanan asrama. Apakah masih relevan? apakah bentuk anjakan paradigma yang diperlukan untuk membolehkan asrama PCS benar-benar memenuhi keperluan massa? Task force adalah seperti berikut :
Pengerusi : Maklin Masiau
Setiausaha : Jobit Sulangi
Ahli :
1. Sopirid Masanduh
2. Jota Magain
3. Anan Periasamy
4. Welter Arifin
5. Matius Alok
6. Inobunga Bidin

Semoga Tuhan menyatakan misinya....

Rabu, 7 Oktober 2009

MEMANTAPKAN PELAYANAN KANAK-KANAK



Puji Tuhan, PCS Pekan Pitas telah berjaya menyiapkan bangunan gereja khas untuk kanak-kanak. Dengan adanya bangunan gereja sendiri, maka pelayanan kanak-kanak khususnya semasa sesi sekolah minggu akan lebih selesa dan kondusif. Bangunan yang menelan kos sekitar RM10,000 ini dibiayai sepenuhnya oleh jemaat PCS Pekan sendiri dan berjaya disiapkan dalam tempoh 3 bulan. Terima kasih kepada semua jemaat dan orang perseorangan yang telah membantu dalam semua apsek sehingga gereja kanak-kanak ini dapat disiapkan. Tuhan Memberkati.

Jumaat, 11 September 2009

TAFSIRAN HAKIM CETUS KONFLIK

KEPUTUSAN Mahkamah Sivil yang memutuskan bahawa ia tiada bidang kuasa untuk mengusik keputusan Mahkamah Syariah berhubung status pertukaran agama M. Moorthy atau nama Islamnya, Mohamad Abdullah terus mencetuskan debat yang masih berlarutan.Ekoran kes itu, masyarakat bukan Islam mendesak supaya kerajaan meneliti semula dan seterusnya meminda Artikel 121 (1A) Perlembagaan Persekutuan yang memisahkan bidang kuasa antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Mereka percaya pindaan itu boleh menyelesaikan konflik bidang kuasa itu. Majlis Perundingan Agama Buddha, Kristian, Hindu dan Sikh (Majlis) adalah salah satu pihak yang meyakini langkah itu.

``Kebimbangan kami ialah kesan pertukaran agama itu serta tafsiran mahkamah terhadap hak kebebasan memilih agama yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan,'' kata Rev. Wong Kim Kong. Jurucakap Majlis itu merupakan Pengerusi Jawatankuasa Khas Isu Artikel 121 (1A) yang dibentuk selepas Mahkamah Syariah mengesahkan pertukaran agama Moorthy kepada Islam.

Dalam wawancara bersama wartawan NOOR AZAM SHAIRI ini, Rev. Wong meluahkan beberapa kebimbangan masyarakat bukan Islam berhubung isu-isu yang berbangkit bertolak daripada kes pertukaran agama. Wawancara ini dibuat di pejabatnya di Petaling Jaya, sehari sebelum Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi mengumumkan bahawa Artikel 121 (1A) tidak akan dipinda.

MINGGUAN: Apakah kebimbangan masyarakat bukan Islam dalam isu ini?

WONG: Hak asasi manusia berkenaan kebebasan memilih agama, terutama seseorang yang memeluk Islam dan kesannya terhadap ahli keluarga dalam soal harta pusaka serta pertukaran agama secara automatik anak-anak di bawah umur 18 tahun.

Kebimbangan kami ialah sesetengah hakim itu tidak mempunyai keberanian profesional dan pemahaman kehakiman untuk menguatkuasakan Perlembagaan Persekutuan dan mentafsir Artikel 121 (1A) serta undang-undang lain yang menyentuh hak-hak orang Islam dan bukan Islam.

Itulah kebimbangan utama kami terutamanya apabila ada hakim (dalam kes Mohamad @ Moorthy) yang mengatakan mahkamah sivil tidak ada bidang kuasa terhadap keputusan mahkamah syariah.

Keadaan ini ditambah lagi apabila seorang peguam kanan persekutuan membuat kenyataan yang berat sebelah dengan mengatakan (orang bukan Islam) tidak ada remedi dari segi undang-undang, sedangkan dia sepatutnya bertindak bebas dengan mengutamakan kepentingan umum. Kenyataan itu cukup mengejutkan.

Jadi isunya bukan pertukaran agama tetapi kesan yang berbangkit daripada pertukaran agama itu?

WONG: Pertama, kesan pertukaran agama itu mengikut undang-undang dan kedua, tafsiran mahkamah terhadap Perlembagaan Persekutuan dan undang-undang lain yang melanggar hak asasi manusia.

Ini adalah isu tentang hak asasi manusia, tentang tugas dan tanggungjawab hakim dan tentang pendirian berat sebelah Jabatan Peguam Negara. Semua kebimbangan ini mencetuskan persepsi bahawa undang-undang syariah akan menjadi undang-undang tertinggi negara. Ada persepsi bahawa inilah yang sedang dilakukan oleh sesetengah pihak.

Apakah kesan daripada pertukaran agama yang menjadi kekhuatiran itu?

WONG: Pertama, suami atau isteri kepada seseorang yang memeluk Islam serta anak-anaknya

yang tidak memeluk Islam tidak akan mewarisi hartanya. Harta itu akan diserahkan kepada waris yang beragama Islam atau, sekiranya tidak ada waris yang beragama Islam, ia diserahkan kepada Majlis Agama Islam. Kedua, anak-anak yang di bawah 18 tahun secara serta-merta dianggap sebagai Islam.

Tafsirannya ialah apabila masuk Islam seseorang itu kekal dalam Islam selama-lamanya. Anak-anak ini secara tidak langsung menjadi Islam kerana orang tuanya masuk Islam, dan ia tidak boleh ditukar. Seseorang itu mungkin langsung tidak mengamalkan Islam tetapi kerana pilihan dan keputusan orang tuanya mereka menjadi Islam.

Kepercayaan agama adalah soal pilihan. Sekiranya seseorang itu percaya kepada Islam, dia berhak untuk masuk Islam. Tetapi dalam kedudukan anak-anak itu mereka tidak membuat pilihan. Mereka menjadi sebahagian daripada keputusan ibu atau bapa mereka.

Kami juga khuatir terhadap tafsiran yang membawa maksud undang-undang syariah adalah undang-undang tertinggi di negara ini. Ini mencetuskan kekeliruan dan akhirnya akan mengganggu keharmonian dan keutuhan sesebuah keluarga serta struktur masyarakat.

Negara ini berbilang kaum dan berbagai agama. Kami bimbang isu-isu seperti ini boleh menjejaskan integrasi dan perpaduan nasional, imej negara dan seterusnya menjejaskan imej Islam. Kita tentunya tidak mahu orang melihat Islam seperti itu.

Tetapi bukankah hubungan antara seseorang yang memeluk Islam dengan keluarganya tidak terputus sama sekali? Ayah atau ibu tetap ayah dan ibu, cuma suami dan isteri saja yang tidak boleh meneruskan perkahwinan, kalau salah seorang tidak memeluk Islam.

WONG: Ya, hubungan kekeluargaan itu tidak terputus, hanya kepercayaan dan fahaman yang berbeza.

Apa yang menjadi masalah ialah sekiranya salah seorang daripada pasangan suami isteri memeluk Islam secara senyap-senyap tetapi kemudian masih tinggal sebagai suami isteri, tidakkah mereka itu mengikut Islam telah berkhalwat?

Sekiranya salah seorang memilih untuk tidak memeluk Islam, ia bermaksud hubungan itu telah terputus. Saya menyifatkan ini sebagai gangguan kepada unit keluarga dan mencetuskan ketidakharmonian di kalangan anggota keluarga itu.

Apakah yang sepatutnya dibuat kalau seseorang itu mahu memeluk Islam?

WONG: Setiap orang harus diberi kebebasan untuk memilih agamanya. Sekiranya seorang suami mahu memeluk Islam, dia bertanggungjawab untuk membincangkannya bersama isteri. Kita harus memberikan peluang kepada mereka untuk berdialog, berbincang, berhujah atau sampai bertengkar sekali pun sehinggalah mencapai kata sepakat, seelok-eloknya dengan baik.

Kalau orang mahu bertukar agama, dia akan bertukar agama juga tetapi setidak-tidaknya hal itu dibincangkan bersama pasangannya. Tetapi malangnya pertukaran agama kepada Islam memberikan kesan kepada isteri, baik dia bersetuju ataupun membantah tindakan suaminya itu.

Oleh itu kerajaan harus mencari satu jalan untuk memberikan perlindungan kepada isteri dan anak-anak. Sekiranya penyelesaian itu dapat dicari tiada siapa yang bimbang. Apa yang menjadi kebimbangan sekarang ialah kepentingan mereka dalam soal perwarisan tidak dilindungi.

Tetapi semua perbalahan yang berbangkit daripada kes Moorthy membayangkan keluarganya membantah pertukaran agama?

WONG: Kita mesti jelas bahawa mereka menentang kerahsiaan dan kurangnya bukti yang menunjukkan pertukaran agama telah berlaku.

Pertukaran agama yang dibuat senyap-senyap itu menjadi kebimbangan?

WONG: Ya. Kami tidak menentang pertukaran agama baik kepada Islam mahupun mana-mana agama kerana Artikel 11 Perlembagaan Persekutuan membenarkannya sebagai satu hak. Artikel yang sama yang juga membenarkan penyebaran agama Islam kepada sesiapa. Cuma kita tidak boleh membenarkan pertukaran agama yang dibuat secara paksaan dan dengan tidak beretika. Maksud saya kita menipu orang untuk memeluk kepercayaan kita.

Inilah juga yang selalu saya tekankan kepada rakan-rakan saya pemimpin Kristian.

Apakah cadangan saudara?

WONG: Dalam kes pertukaran agama kepada Islam, sekiranya ada peruntukan undang-undang yang melindungi pihak ketiga ia tidak menjadi masalah. Menukar agama adalah pilihan masing-masing; kalau hanya melibatkan dia seorang diri tidak mengapa. Tetapi sekiranya ia memberi kesan kepada pihak ketiga, pertukaran agama itu mestilah telus dan terbuka.

Saya berpendapat kerajaan harus menggubal undang-undang yang menjaga kepentingan dan kebajikan pasangan, anak-anak serta waris. Ini kepada saya memadai untuk mengendurkan masalah yang dihadapi.

Ketelusan dan keterbukaan itu juga penting bagi mengelakkan timbulnya sebarang kekeliruan pada masa akan datang misalnya dalam soal pengebumian. Kepada saya, kalau seseorang itu percaya kepada sesuatu fahaman atau agama, dia tidak harus takut untuk menyatakan kepercayaannya itu. Pembaptisan dalam Kristian misalnya adalah satu perisytiharan tentang kepercayaan.

Ada dua perkara dalam hal ini: Pertama, ia boleh mengelakkan kekeliruan, dan kedua, ia mengisytiharkan kepercayaan seseorang. Kenapa harus berahsia kalau memeluk Islam?

Adakah apa-apa yang menghalang seseorang daripada memeluk Islam?

WONG: Tidak ada. Saya percaya Artikel 11 Perlembagaan Persekutuan memberi kebebasan kepada seseorang untuk memilih agamanya. Saya juga percaya fahaman agama adalah pilihan peribadi.

Tetapi sebelum seseorang itu memilih mana-mana agama yang hendak dianuti, dia harus terlebih dahulu menimbangkan baik buruknya. Saya di Alor Star baru-baru ini, dan ketika makan kueytiau di tepi jalan saya ditanya oleh seorang penjual durian yang menyatakan minat hendak masuk Kristian. Tetapi katanya, dia tidak masuk Kristian kerana dia tidak boleh meninggalkan tabiat-tabiat lamanya - main perempuan, berjudi, merokok.

Agama mana pun begitu juga; ada yang boleh dan tidak boleh dibuat. Terpulanglah kepada seseorang untuk memilih. Ini pilihan masing-masing. Malah kepada anak-anak pun saya katakan begitu; mereka boleh menentukan agama sendiri apabila berumur 18 tahun nanti.

Saya rasa biar kita jelas tentang hal ini. Kami tidak membantah pertukaran agama kepada Islam, ataupun menentang Islam. Saya tahu sesetengah kelompok dalam Islam merasakan kami cuba campur tangan dalam hal- ehwal Islam. Tidak. Sekiranya seseorang itu Islam, kami setuju bahawa ia jatuh dalam bidang syariah dan patut dibicarakan oleh mahkamah syariah.

Bukankah undang-undang syariah yang menentukan seseorang itu Islam atau tidak?

WONG: Tetapi sekiranya kes itu melibatkan bukan Islam, ia harus dibicarakan oleh mahkamah sivil kerana sebagai seorang bukan Islam dia tidak boleh didengar di mahkamah syariah.

Tetapi dari segi undang-undang yang ada sekarang tidak ada apa-apa yang menyekat orang bukan Islam daripada didengar oleh mahkamah syariah.

WONG: Masalahnya tafsiran undang-undang itulah yang menjadi kekeliruan sekarang. Permohonan itu dibuat secara ex-parte (seolah-olah) mengatakan sebagai bukan Islam, hujah dan bukti mereka tidak boleh dipertimbangkan.

Selain itu, kami juga bimbang tafsiran mahkamah syariah itu boleh jadi berat sebelah, dan dalam beberapa keadaan apa yang dibimbangkan itu sudah berlaku.

Itulah sebabnya kami meminta supaya mahkamah sivil memberi remedi kepada orang bukan Islam yang tersepit dalam hal ehwal-Islam.

Ada desakan supaya Artikel 121 (1A) dipinda dan kembali kepada keadaan seperti sebelum tahun 1988.

WONG: Pada pandangan saya, kita harus mencari penyelesaian yang baik, yang tidak melukakan perasaan masyarakat Islam.

Kedudukan Mahkamah Sivil dan undang-undang Islam

Saudara telah menyuarakan banyak kebimbangan orang bukan Islam. Kebimbangan orang Islam pula ialah mahkamah sivil tidak mampu untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan Islam, berdasarkan kepada sejarah perundangan negara ini.

WONG: Kepada saya, kalau seseorang itu Islam dia tertakluk kepada bidang kuasa mahkamah syariah. Sebagai contoh, sekiranya pertukaran agama Moothy kepada Islam telah dibuktikan lebih awal lagi, pengebumian mengikut Islam itu adalah haknya. Tetapi isu itu kecoh kerana ada kekeliruan dan tidak jelas, dan akhirnya menimbulkan kerumitan.

Pendirian Majlis sudah berubah sekarang. Pada awalnya kami bertegas bahawa peruntukan Perlembagaan Persekutuan itu harus dipinda. Tetapi setelah membincangkannya dengan mendalam dan melihat keadaan sosial, kami sedia bekerjasama dengan kerajaan untuk meneliti perkara ini dan memberikan pandangan kami.

Kita jangan lupa pindaan 1988 itu dibuat antara lain untuk menghalang orang Islam daripada membawa kes yang sudah diputuskan di mahkamah syariah ke mahkamah sivil. Misalkan begini. Seorang anak meminta sesuatu daripada ibu. Ibu tidak benarkan. Apabila ayah balik ke rumah, dia minta pula daripada ayah, dan ayah benarkan. Akibatnya, konflik.

Rasional Artikel 121(1A) ialah untuk melindungi kepentingan orang Islam tetapi batas undang-undang itu luas dan kita telah terkeluar daripada hadnya. Apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan sekarang ialah membuat pindaan atau penjelasan bagi memastikan sekiranya sesuatu isu itu melibatkan kepentingan orang bukan Islam maka bidang kuasanya diberikan kepada mahkamah sivil.

Tetapi apakah mahkamah sivil mampu? Apakah kita tidak belajar daripada kes-kes yang diputuskan sebelum 1988?

WONG: Maksud saya sekiranya kes itu hanya melibatkan orang Islam, mahkamah syariah mempunyai bidang kuasa mutlak. Tetapi sekiranya ia melibatkan kepentigan pihak ketiga yang bukan Islam, seperti dalam kes Kaliammal yang tidak percaya suaminya sudah masuk Islam, ia hendaklah pergi ke mahkamah sivil.

Soalan saya ialah apakah mahkamah sivil mempunyai apa yang dikatakan sebagai the brain and the common sense untuk memutuskan hal-ehwal Islam dan kepentingan orang Islam?

WONG: Dalam isu ini mahkamah memutuskan bukti-bukti pertukaran agama, bukannya bagaimana hendak mentafsirkan undang-undang berkenaan hal-ehwal Islam. Kita jangan terkeliru dalam hal ini.

Mahkamah sivil tidak sepatutnya campur tangan dalam hal-ehwal Islam. Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa dalam hal-hal personal orang Islam berkaitan dengan Islam.

Saya suka hendak mengingatkan bahawa isu ini bukanlah isu agama atau pertembungan agama-agama lain dengan Islam. Kita perlu jelas hal ini. Inilah juga yang saya ingatkan kepada paderi-paderi saya. Saya ingatkan mereka bahawa orang Islam itu saudara-saudara kita juga.

Perlembagaan Persekutuan jelas dalam hal ini, tentang bidang kuasa antara dua mahkamah?

WONG: Selagi perkara itu menyentuh kepentingan orang Islam dan hal-ehwal Islam. Tetapi apakah tafsirannya jelas begitu? Sekiranya jelas para hakim tentu tidak akan mentafsirkan sebaliknya, dan itu menunjukkan ada loopholes. Itulah yang perlu kita betulkan sekarang.

Apa yang penting untuk difikirkan sekarang ialah bagaimana pada masa yang sama kita harus memelihara kepentingan orang bukan Islam. Kita harus objektif dalam perkara ini.

Dalam hal pertukaran agama, bukankah hukum Islam sahaja yang boleh menentukan sama ada seseorang itu telah Islam atau tidak? Dalam hal ini tentulah tempatnya bukan di mahkamah sivil tetapi mahkamah syariah.

WONG: Penentuan itu bergantung kepada pembuktian. Dalam hal ini, mungkin undang-undang perlu mentakrifkan apakah yang menjadikan seseorang itu memeluk Islam.

Takrifan itulah yang akan menjadi garis panduan kepada hakim, baik di mahkamah syariah atau mahkamah sivil. Hujah saya ialah selagi seseorang itu tidak dibuktikan Islam, kita tidak boleh mengenakan undang-undang Islam ke atasnya. Soalnya bagaimana hendak membuktikannya, dan siapakah yang layak untuk membuktikan?

Adakah ini isu-isu yang perlu diperjelaskan?

WONG: Ya. Kalau undang-undang dalam hal ini jelas, seperti yang dikatakan oleh sesetengah pihak, bagaimana masalah seperti ini boleh berlaku?

Adakah ini salah laku mereka yang terlibat seperti hakim dan peguam kanan persekutuan? Kalau mereka telah tersalah tafsir mereka harus dikenakan tindakan.

Pengajaran daripada episod Moorthy

Apakah pengajaran daripada seluruh episod ini?

WONG: Setakat ini saya gembira kerana masyarakat telah cukup matang untuk membincangkan isu-isu ini tanpa membangkitkan kemarahan. Kita harus mengekalkan kematangan itu. Kalau kita mahu menjadi sebuah negara maju, kita harus dilihat sebagai masyarakat yang membangun.

Dalam pada itu, kita harus membincangkannya dengan objektif. Saya selalu ingatkan kepada rakan-rakan yang bukan Islam bahawa kita harus selalu memikirkan perasaan orang Islam. Tetapi dalam pada itu tentu ada kelompok yang ekstrem, dan mereka ini kalau hendak hentam, mereka hentam saja.

Kematangan dan kesediaan kita berkongsi pandangan serta mendengar antara satu sama lain adalah sesuatu yang sihat. Kalau kita merasakan ia sudah lengkap dan jelas, kita harus memberikan kepastian yang jelas dari segi undang-undang supaya tidak akan timbul salah tafsir pada masa akan datang.

Kita harus menjelaskan perbezaan antara mahkamah sivil dengan mahkamah syariah, serta ruang lingkup kedua-duanya. Sekiranya pembuat dasar memikirkan perkara ini masak-masak mereka akan menemui penyelesaiannya.

Maksudnya?

WONG: Kalau kerajaan dan pihak yang berkenaan ada kesungguhan politik bersedia mengakui bahawa kita sedang berhadapan dengan jalan buntu dan mahu membetulkannya untuk mencapai keadilan, kita boleh melakukannya.

Apakah yang digambarkan oleh seluruh episod ini tentang masyarakat dan negara ini?

WONG: Ia menunjukkan ada banyak isu yang boleh menjejaskan keharmonian antara agama. Kita tidak harus ambil mudah bahawa semuanya elok. Oleh kerana negara ini masyarakatnya berbilang kaum, agama dan budaya, selagi itulah ada masalah yang boleh timbul.

Tetapi kita mesti bersedia menyelesaikannya dengan matang. Episod ini memberitahu kita bahawa kerajaan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyuarakan pandangan. Rakyat juga menunjukkan kematangan memberikan pandangan dan mendengar antara satu sama lain.

Ini petanda yang baik. Tetapi kita masih harus memerhatikan segelintir pihak yang menunggu untuk mengeksploitasikan isu ini. Saya rasa kerajaan perlu menangani mereka ini without fear or favour. Kalau ia tunduk kepada kehendak kelompok kecil ini, kita akan berhadapan dengan masalah.

Dengan kematangan ini, bagaimanakah saudara melihat masa depan dialog antara agama?

WONG: Kita perlu satu platform untuk sama-sama berbincang. Kita boleh menyuarakan pandangan tetapi pada akhirnya kita harus bersedia untuk tidak bersetuju.

Kepada saya, dialog antara agama dan suruhanjaya antara agama (IFC) yang pernah dicadangkan dulu adalah platform yang terbaik. Ia tidak harus dilihat sebagai penentangan orang bukan Islam kepada orang Islam. Sesetengah pihak mentafsirkannya begitu, seolah-olah kami mencabar Islam, tidak.

Tetapi kami tidak tahu siapakah yang mewakili pandangan masyarakat Islam yang boleh kami berhubung? Saya bukan mengatakan tidak ada perpaduan tetapi tidak ada badan tertentu yang ada authority yang betul-betul mewakili orang Islam.

Khamis, 20 Ogos 2009

Segerakan Tindakan terhadap AL ISLAM



Aktivis Katholik, yang masih tidak berpuas hati atas ketiadaan tindakan terhadap Al Islam, hari ini membuat desakan agar polis menyegerakannya berhubung dakwaan menghina agama itu.
Sudhagaran Stanley dan rakannya Joachim Francis Xavier menghantar sendiri surat gesaan ke ibu pejabat polis daerah (IPD) Dang Wangi, Kuala Lumpur pada jam 11 pagi ini.
Kedua-duanya, yang berasal dari Pulau Pinang, ditemani oleh seorang peguam Annou Xavier.

Bercakap kepada media selepas itu, Annou berkata, surat anak guamnya itu turut mempersoalkan kelambatan tindakan terhadap wartawan majalah itu, Muhd Ridwan Abdul Jalil.
Annou berkata, Sudhagaran dan Joachim pernah menghantar surat yang sama kepada IPD berkenaan pada ada 5 Ogos lalu tetapi sehingga kini belum mendapat sebarang balasan.

Dalam kenyataan bersama Sudhagaran dan Joachim yang diedarkan kepada media, mereka menyarankan wartawan dan majalah itu didakwa bawah Seksyen 295 Kanun Keseksaan berhubung kesalahan “mencemarkan tempat sembahyang dengan niat dengan mengaibkan agama mana-mana golongan”.

“Kami hairan kenapa siasatannya mengambil masa yang begitu lama. Dan bila ia dianggap selesai, kenapa tiada tindakan dikenakan kepada wartawan dan majalah itu.
“Tambahan, indakan boleh juga diambil bawah Akta Mesin Cetak dan Penerbitan terhadap penerbit Al-Islam, Utusan Karya Sdn Bhd, anak syarikat kumpulan Utusan,” kata mereka.
Ditanya sama ada anak guamnya memberikan sebarang tarikh akhir kepada polis supaya menjawab surat itu, Annou berkata: “Tiada, kita tidak mahu ganggu tugas polis.”

Walaupun laporan polis Sudhagaran dan Joachim itu dibuat IPD Timur Laut di Pulau Pinang, kes tersebut disiasat pegawai IPD Dang Wangi kerana Al-Islam beroperasi di Kuala Lumpur.

Kedua-dua aktivis dari Pusat Keuskupan Katholik Pulau Pinang itu juga belum memutuskan masa untuk menghantar memorandum membantah kelewatan itu kepada Kementerian Dalam Negeri (KDN) seperti dirancang sebelumnya.